Jawaban Bupati Luwu Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Mengenai R-APBD Tahun Anggaran 2021

Belopainfo-Luwu, Senin (23/11/2020). Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu memberikan jawaban atas pandangan umum sepuluh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 di ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Luwu, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa.

Rapat Paripurna dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kab Luwu, Ridwan Tumbalolo, para Staf Ahli, Asisten dan Tenaga Ahli Bupati serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Luwu.

Terkait penataan sistem birokrasi, Bupati Luwu memberikan jawaban bahwa penataan sistem birokrasi setiap saat dilakukan secara bertahap dan berjenjang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi diatur secara langsung oleh pemerintah pusat melalui berbagai regulasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Baca Juga :  Disambut dengan Adat Makawa Siteba, Bupati Luwu Buka Kegiatan FPK

“Salah satu wujud peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat maka pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan mengalifungsikan gedung Simpurusiang menjadi Mall Pelayan Publik (MPP) untuk mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan kepada masyarakat,” jelas H. Basmin Mattayang.

Kemudian Bupati Luwu juga menjelaskan mengenai program/kegiatan yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 bahwa akan tetap mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas platfon anggaran sementara yang telah disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga :  FASI XI Tingkat Provinsi, Luwu Raih Beberapa Juara

Adapun terkait perencanaan pembangunan infrastuktur yang dapat difungsikan, Ia mengatakan bahwa anggaran tahun 2021 ini akan dialokasikan. Agar secepatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di dalam pemberian jawaban kepada fraksi, Bupati Luwu juga mengungkapkan upaya pemerintah kabupaten Luwu dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Luwu Tengah

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemekaran wilayah Luwu Tengah telah kita upayakan selama ini, namun terhambat oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan moratorium atas pembentukan daerah otonom baru. Oleh karenanya sambil menunggu pencabutan kebijakan moratorium tersebut, pemerintah daerah secara bertahap tetap melakukan penataan dan pembenahan di segala sektor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Walenrang-Lamasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jajaran DPMD Dirapid Test, Kadis PMD: Semoga Hasilnya Non Reaktif

Usai memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi, Bupati Luwu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap R-APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan selanjutnya dan menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar proaktif mengikuti seluruh agenda dan tahapan pembahasan rancangan APBD pokok Tahun Anggaran 2021.

Sumber : Media Center Luwu
Editor.   : Asran Salam

Written by 

Related posts

Komentar