Belopainfo.id – Penentuan lokasi debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi sorotan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (PP IPMIL) Luwu Raya. Pasalnya, hal tersebut dianggap bahwa Kabupaten Luwu adalah daerah yang resisten dan tidak aman.
“Dalam hal ini kami memandang Ketua KPU Luwu gagal memakna esensi debat kandidat, olehnya, kami meminta KPU Sulawesi Selatan segera mengevaluasi Ketua KPU Luwu soal kelayakannya menjadi pimpinan,” ujar Gazali selalu Wasekjend Bidang Lingkungan PP IPMIL Luwu Raya. Jumat (25/10/24).
Gazali menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampin Maja yang menetapkan lokasi debat PILKADA di kota Makassar, memunculkan banyak asumsi negative, pertanyaan, bahkan penolakan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
Ia menilai bahwa di dalam beberapa rilisan media, Ketua KPU Luwu menjelaskan alasan mengapa memindahkan lokasi debat ke kota Makassar yang disebabkan oleh 2 faktor utama yakni ketersediaan anggaran dan tidak adanya tempat yang cukup representative untuk debat di Kabupaten Luwu. Selaku Wasekjend Bidang Lingkungan Hidup, Gazali dengan tegas mengatakan bahwa PP IPMIL Luwu Raya menolak keputusan dari ketua KPU Luwu yang akan melakukan debat Calon kepala daerah di di kota Makassar.
“Hal ini hanya akan mencitrakan ke publik bahwa Kabupaten Luwu adalah daerah yang resisten dan tidak aman, padahal para cakada telah menyatakan sikap untuk pilkada damai, tentu akan menginstruksikan seluruh timnya tertib,” jelasnya.
Debat kandidat yang merupakan konsumsi publik yang kemudian harus dinikmati dan mudah untuk diakses oleh seluruh elemen masyarakat di tanah Luwu, keputusan melakukan debat di Kota Makassar malah memberikan batasan kepada masyarakat kabupaten Luwu untuk menyaksikan debat para calon pemimpin daerah, apa lagi dengan pembatasan peserta dan hanya tim pendukung yang di perbolehkan untuk mengikuti debat tersebut. Bahkan ketika debat itu disiarkan di stasiun tv ini hanya akan menghilangkan efektifitas debat sebagai instrumen penyampaian gagasan dan penyaringan kualitas dari calon kepala daerah untuk luwu kedepanya.
Tak terlepas dari itu, Gazali juga menyampaikan bahwa alasan ketua KPU Luwu melakukan debat di kota Makassar adalah alasan yang tidak logis, dengan delik menimalisir ketersediaan anggaran, padahal anggaran Pilkada Luwu ada di angka 35 Milliar, mestinya cukup untuk melaksanakan segala bentuk keperluan Pilkada.
“Justru dengan mengadakan debat kandidat di kabupaten Luwu jauh lebih menghemat anggaran, persoalan tempat tidak perlu menggunakan tempat yang begitu mewah sebab esensi dari debat adalah penyaluran pikiran oleh seluruh calon kepala daerah yang di saksikan oleh seluruh masyarakat,” tutup Gazali.
