Pemdes dan BPD Paccerakang Gelar Musdes Penetapan Perdes

Belopainfo — Pemerintah Desa Paccerakang bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) membahas rancangan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Kantor Desa Paccerakang. Rabu (14/04/21).

Rancangan dan penetapan Perdes tersebut mengenai pengelolaan sarana air minum dan sanitasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) yang sudah terbentuk di Desa Paccerakang.

Dalam Perdes termaktub beberapa uraian yang diantaranya status pengelola dan struktur pengurus pengelola, tarif pelayanan, sanksi administrasi hingga hal-hal yang bersifat teknis.

Dalam penerapannya pengelola dan pelanggan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang di mana pengelola harus melakukan pelayanan baik itu secara teknis maupun secara adminstratif.

“KP SPAMS akan melakukan kontrol terkait penggunaan air bersih dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat ketika ada kendala, selain itu, KP SPAMS juga harus melakukan pendataan setiap penggunaan air dalam setiap meter kubik (m³) yang digunakan dalam tiap bulannya,”ujar Kepala Desa Paccerakang Galaluddin Banneringgi.

Sementara itu, setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan dari KP SPAMS diwajibkan untuk membayar tarif sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Perdes yaitu, tarif pelayanan, tarif pelanggan, tarif khusus dan tarif umum.

Adapun tarif pelayanan meliputi, tarif biaya pemasangan baru (sambungan kerumah-rumah) yaitu, mulai dari biaya pendaftaran, perencanaan atau survey, jaminan langganan dan biaya bahan dan perlengkapan.

Sementara, tarif pelanggan merupakan tarif yang dipungut pada perorangan berdasarkan besaran pemakaian. Selanjutnya, tarif khusus merupakan tarif yang dipungut dari pelanggan yang melakukan pesta pernikahan, sunatan dan pesta lainnya yang bermohon untuk penggunaan berdasarkan jangka waktu permintaan.

Sedangkan, tarif umum merupakan tarif yang dipungut dari perorangan dan bukan pelanggan berdasarkan besarnya pengambilan.

“Pembagian tarif ini kita bedakan atas dasar penggunaan  Rp. 2.000 hingga Rp. 15.000 sesuai ketentuan tarif yang sudah  ditetapkan ke dalam Perdes,”ujarnya.

Namun ada beberapa pengecualian, kata Ketua BPD Leman Pasassa, untuk penggunaan air bersih dan sanitasi pada fasilitas umum seperti, rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial desa tidak dibebankan tarif.

“Walaupun tidak tarif yang dikenakan, tapi pihak KP SPMAS tetap dilakukan pendataan jumlah penggunaan air (m³) tiap bulannya,”ujarnya.

Leman juga menegaskan bahwa Perdes yang telah disepakati agar dijalankan karena terdapat beberapa sanksi di dalamnya.

“Sanksi yang diberikan bagi pelanggan, jika pembayaran bulanan tidak dilunasi dan melewati batas waktu yang sudah ditentukan maka akan diberikan sanksi administrasi berupa, denda, penyegelan meteran air dan pencabutan dan pembongkaran meteran air,” tegasnya.

Reporter.  : Yusuf Gerhana
Penulis.    : Yusuf Gerhana
Editor.       : Alam Akkitanawa

Written by 

Related posts

Komentar