Belopainfo — Komite Pemekaran Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah mengapresiasi langkah taktis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Bupati Luwu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Walmas dan masyarakat Luwu pada umumnya untuk dilakukan pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Luwu Tengah.
Listan salah seorang perwakitan Kompak sangat mengapresiasi upaya tersebut karena menjadi sebuah keseriusan pemerintah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kita apresiasi langkah Bupati Luwu dan DPRD Luwu yang tak berhenti memperjuangkan harapan masyarakat Walmas dalam upaya terwujudnya DOB Luwu Tengah,” ujarnya kepada media. Sabtu (10/12/22).
Listan menganggap bawah upaya ini harus tetap dikawal hingga tuntas sehingga keresahan masyarakat selama ini dapat terjawab khususnya terkait persoalan pelayanan publik.
“Semoga harapan kita semua dapat tercapai, sudah sekian tahun masyarakat merasakan tidak efektifnya pelayanan karena akses yang harus ditempuh belum lagi jika pelayanan tidak bisa diselesaikan dalam sehari, jadi sangat wajar jika perjuangan Luwu Tengah tak boleh terhenti,” tegas Listan.
Dari hasil pertemuan dengan Dirjen Okta beberapa waktu lalu, ada beberapa point penting yang harus menjadi perhatian dalam proses pemekaran daerah, termasuk diantaranya adalah perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait estimasi jumlah daerah baru dalam lampiran RPP tentang Desartada.
Selain itu, Perlu memperhitungkan secara seksama kemampuan keuangan negara & stabilitas politik nasional dalam tahapan pemilu 2024 jika kebijakan moratorium akan dibuka, mengingat banyaknya jumlah usulan pembentukan daerah baru yang saat ini dalam data ditjen otda (326 usulan).
