Belopainfo.id – Sudah menjadi hal biasa, selama masa pemilu yang didalamnya terdapat beberapa pelanggaran yaitu, Money Politik, Netralitas ASN, dan Isu Sara di tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
Hal tersebut juga ikut menjadi isu sentral dalam pembahasan Sosialisasi Partisipatif Pengawasan Pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Luwu di Cafe Trans, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Minggu (10/12/23).
Sosialisasi Partisipatif Pengawasan Pemilu, Bawaslu menghadirkan Ribhatun Nikmah sebagai narasumber, beragam pembahasan yang dibahas mulai dari regulasi, kesadaran berpoliti, pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu, cara mencegah terjadinya pelanggaran hingga sanksi-sanksi pelanggaran.
Salah seorang peserta dari Ketua Fatayat NU, Debi mengatakan bahwa saat ini sebagian suara masyarakat hanya Rp100 ribu hingga Rp200 ribu dari oknum-oknum Caleg ketika adanya momentum seperti ini.
Hak pilih sudah tergadaikan di awal sehingga, ketika menuntut dan menyampaikan aspirasi terkait kesenjangan sosial jangan berharap akan di dengar karena masyarakat sudah diselesaikan di awal.
“Aspirasi masyarakat tidak lagi didegarkan karena itu adalah pilihan kita di awal dengan jumlah nominal yang tidak seberapa dengan kesenjangan yang terjadi selama lima tahun kedepan,” ujarnya.
Debi juga mengambil beberapa contoh kasus yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat terkait kelangkaan BBM dan harganya semakin mahal, begitu pula dengan Gas LPG 3Kg yang semakin langkah parahnya lagi, sudah diperuntukkan untuk masyarakat miskin akan tetapi banyak digunakan bagi mereka yang mampu.
“Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan-kebijakan yang lahir itu tidak mampu mengakomodir permasalahan-permasalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
“Harapannya kedepan kita mampu menjadi pemilih cerdas dan memilih wakil rakyat yang mampu membawa aspirasi masyarakat dan memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat,” kuncinya.
