Belopainfo.id, Luwu — PT Masmindo Dwi Area (MDA) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti keluhan warga Desa Bonelemo terkait kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan. Hal ini disampaikan dalam forum dialog yang digelar di Kantor Kecamatan Bajo Barat pada 15 Juli 2025, yang dihadiri Camat Bajo Barat, Kapolsek Bajo, Kepala Desa Bonelemo, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, MDA menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan akses jalan secara reguler dan segera, termasuk penanganan cepat pada titik-titik rawan kerusakan.
“Kami telah menyusun rencana teknis dan menyepakati langkah-langkah konkrit bersama camat, kepala desa, dan masyarakat. Perawatan rutin, pembangunan talud, serta pengaturan mobilisasi alat berat akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan kontraktor dan pemerintah desa,” ujar Deni, tim proyek MDA.
Kesepakatan yang dicapai meliputi perawatan jalan rutin, penutupan lubang, perataan jalan bergelombang, pemadatan, serta pemasangan plat baja sementara pada area rawan amblas. Pertemuan teknis lanjutan akan dilakukan untuk peninjauan lokasi dan penyusunan jadwal pembangunan talud, serta pengaturan mobilisasi alat berat agar lebih tertib dan aman bagi warga.
Kepala Desa Bonelemo, Baso, menyampaikan bahwa pemerintah desa tetap membuka ruang komunikasi, namun berharap komitmen perbaikan benar-benar diwujudkan di lapangan.
“Masyarakat sudah cukup bersabar. Kami berharap tidak ada lagi penundaan perbaikan, agar dampak negatif ke warga dapat diminimalkan. Kami mendukung proyek ini, tapi kepentingan warga juga harus dijaga,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Bajo Barat, Imran, menyebut forum dialog ini menjadi momentum penting untuk membangun kesepakatan yang konstruktif.
“Langkah cepat ini perlu diapresiasi. Yang terpenting adalah eksekusi di lapangan agar masyarakat merasa aman dan aktivitas perusahaan dapat berjalan tanpa konflik,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sebelum dialog berlangsung, PT Masmindo telah melakukan perbaikan di beberapa titik jalan pada 13 Juli 2025 sebagai bentuk tanggung jawab awal menanggapi keluhan warga.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun kepercayaan, menciptakan situasi yang kondusif, dan memastikan aktivitas pertambangan dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat setempat. (*)
