MAKASSAR – Sejumlah warga Desa Lampuara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melayangkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menuntut transparansi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Lampuara sejak tahun anggaran 2016 hingga 2024.
Permintaan informasi tersebut sudah diajukan secara resmi sejak Januari 2025. Namun, hingga kini belum direspons oleh pemerintah daerah maupun desa. Warga menilai ada indikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa selama hampir satu dekade terakhir.
“Kami tidak meminta yang aneh-aneh. LPJ itu hak publik. Kalau tak dibuka, wajar kalau kami curiga,” kata Andi Risal Syarir, warga yang bertindak sebagai pemohon sengketa. Senin (16/05/25).
Sidang Pemeriksaan Awal dipimpin oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari Nurhikmah Syarief, Subhan Djoer, dan Fauziah Erwin.
Dalam persidangan, Majelis menggali berbagai aspek formil dan materil permohonan informasi, termasuk legal standing pemohon, jenis dokumen yang diminta, alasan permintaan, serta tujuan penggunaannya.
Sesuai dengan Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008, dokumen LPJ termasuk dalam informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses tanpa syarat khusus.
Pendamping Hukum warga Desa Lampuara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Ian Hidayat dan Hasbi Assidiq menyampaikan bahwa masih banyak yang perlu diedukasi terkait informasi publik khususnya terkait dokumen publik yang ada di Desa.
“Banyak desa masih menganggap laporan keuangan sebagai urusan internal. Padahal itu uang negara,” kata Ian Hidayat selaku pendamping hukum warga.
Warga Lampuara berharap sengketa ini menjadi pembuka jalan bagi tata kelola desa yang lebih terbuka dan partisipatif.
Sidang Pemeriksaan Awal dipimpin oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari Nurhikmah Syarief, Subhan Djoer, dan Fauziah Erwin. Majelis Komisioner menjadwalkan sidang Pemeriksaan Awal kedua pada Kamis, 19 Juni 2025.
